Glossary

Loading...

Selasa, 12 Januari 2010

Pemkot Surabaya Lepas Sebagian Lahan Surat Hijau





SURAT HIJAU


Pemkot Lepas Sebagian Lahan


SURABAYA, KOMPAS - Pemerintah Kota Surabaya memberikan angin segar kepada para pemegang surat hijau. Pemilik tanah bersurat hijau seluas 32.600 hektar bersedia melepaskan sebagian lahannya menjadi sertifikat hak milik dengan sejumlah persyaratan.

Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Djumadji, Kamis (29/10), Pemkot Surabaya sudah menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengelolaan barang atau aset milik daerah. Raperda disusun sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan aset daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.

Dalam raperda tersebut terdapat pasal yang mewadahi soal legalisasi tanah surat hijau menjadi sertifikat hak milik. Namun, Pemkot membatasi hal itu dengan sejumlah persyaratan, antara lain tanah maksimal seluas 200 meter persegi dan lebar jalan di depan rumah di bawah 6 meter. Proses perubahan menjadi sertifikat hak milik tidak gratis.

Para penghuni tanah itu wajib bernegosiasi dengan Pemkot mengenai harga tanah yang ditempati. "Kesepakatan harga tanah bergantung pada hasil negosiasi. Intinya, Pemkot ingin memberi kesempatan kepada warga berpenghasilan rendah untuk memiliki sertifikat hak milik," tutur Djumadji.


Belum puas

Dia menambahkan, Pemkot belum berencana menghapus surat hijau bagi warga yang memiliki tanah berukuran lebih dari 200 meter persegi dan terletak di pinggir jalan dengan lebar lebih dari 6 meter. Hal ini untuk mengantisipasi monopoli oknum terhadap kepemilikan tanah yang sangat luas.

"Pemilik bangunan di Jalan Kertajaya umumnya orang kaya. Saya khawatir mereka yang memiliki sejumlah tanah bersurat hijau akan menguasai habis lahan yang sangat luas dengan harga di bawah standar," ucap Djumadji. Dia berharap raperda ini sudah bisa menjadi perda paling lambat tahun depan.

Menurut dia, Pemkot merupakan pemilik sah seluruh tanah yang masih bersurat hijau. Hal itu tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 1997 tentang izin pemakaian tanah. Dalam perda tersebut, Pemkot memegang hak penuh terhadap pengelolaan tanah yang diperoleh saat perubahan status desa menjadi kelurahan setelah tahun 1976.

Sementara itu rencana Pemkot tetap menuai kritik dari Ketua Gerakan Anti Surat Ijo Surabaya Pinto Ulupi Wibowo. Dia menyanyangkan sikap diskriminatif Pemkot yang membedakan surat hijau.

(RIZ)




Sumber :
Kompas cetak Jumat, 30 Oktober 2009 halaman Jawa Timur lembar B. 




eCyber


.

Warga Airlangga - Gubeng Surabaya Menggugat Tanah Ijo

Warga kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya kembali mempertanyakan status "tanah ijo" yang selama ini telah diklaim sebagai aset kekayaan dalam penguasaan Pemerintah Kota Surabaya. Sejumlah wakil warga RW 01 Kelurahan Airlangga Surabaya membicarakan dalam pertemuan pada bulan Novenber 2009. Dan tindak-lanjut pembicaraan tersebut dilakukan di tingkat RT. Hasil pembahasan, antara lain adanya usulan, setiap warga (kepala keluarga/KK) yang peduli ikut membantu mempejuangkan pelepasan status "tanah ijo" diminta kesediannya mengumpulkan dana sebesar Rp 150.000,-

Meski telah disampaikan maksud dan tujuan dari gerakan mendukung pelepasan status "tanah ijo", namun beberapa warga masih mempertanyakan lamanya proses penetapan oleh lembaga pengadilan, selain juga dipersoalkan kegunaan dana tersebut.

Sementara beberapa warga lainnya setuju mengumpulkan berkas surat-surat terkait hunian di atas persil tanah dengan cap "surat ijo" dan data pendukung lainnya.

baca selanjutnya ...

Minggu, 22 November 2009

Haq Hukum Law Aturan Pranatan Syariat

Haq Hukum Law Aturan Pranatan Syariat Islam Kaidah Kanun Peraturan Perundang-undangan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 UUD NKRI 1945 UUD 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Peraturan Pengganti Undang Undang Perpu Keputusan Presiden Peraturan Presiden Keputusan Menteri Peraturan Menteri Peraturan Daerah Surat Edaran Hukum Pidana Hukum Acara Pidana Hukum Perdata Hukum Dagang Hukum Niaga Private Law Hukum Agraria Hukum Pajak Hukum Perburuhan Hukum Perkawinan Hukum Kesehatan Saksi Kesaksian Saksi Ahli Perlindungan Saksi Alat Bukti Pembuktian Hukum Publik Hukum Sipil Hukum Militer Lembaga Peradilan Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Mahkamah Internasional Peradilan Militer Peradilan Sipil Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Hak Asasi Hak dan Kewajiban Wenang Hukum Jaminan Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Tuntutan Gugatan Adil Keadilan








Glossary by AKUNDA Epro Metadesign 1975-2009

.

Rabu, 27 Mei 2009

Rakyat Berjuang Jer Basuki Mowo Beo

.

Drs. Soepriyono (Korwil Airlangga dan Kertajaya) dan para aktivisnya : "Bila anggota Perkumpulan Warga Penghuni (penyewa, mendirikan bangunan) di atas Tanah Eks Eigendom Verponding 1304 Surabaya menginginkan agar permohonan peralihan status ke Sertifikat Hak Milik tetap lancar, maka marilah kita mengikatkan diri -tetap solid- dengan berbekal kesadaran hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara benar-baik-indah, dan terus menggalang kekuatan lobby secara kelembagaan perkumpulan. Jangan mudah terhasud isue yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan kepemilikan tanah eks eigendom verponding sudah buntu. Tidak! Maju terus-pantang mundur, kita dampingi tim perjuangan bersama antara Perkumpulan Warga Eks Eigendom Verponding 1304 Surabaya, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Pansus, Wakil Ketua DPRD Surabaya, dan Pejabat Pemkot Surabaya. Dan jangan lupa, salah satu sarana perjuangan adalah kita perlu mengumpulkan dana besar demi melancarkan perjuangan tersebut."

"Korwil Airlangga dan Kertajaya beserta para aktivis, dengan jujur dan senang hati siap melaksanakan amanah penggunaan dana yang dihimpun dari para warga anggota perkumpulan. Kami tunggu para donatur setia."

day

LANDREFORM WATCH

Blog Landreform Watch ini memuat segala permasalahan hak dan kewajiban warga negara, termasuk hak dan kewajiban atas penguasaan dan atau kepemilikan tanah. Warga Masyarakat perTanahan Indonesia (Forum MTI), silakan share seputar kasus yang pernah anda alami. Detail kasus akan memudahkan analisis dan tanggapan dari para pihak berkompeten. Atau kirimkan saja naskah berisi paparan lengkap mengenai posisi kasus pertanahan, ke e-mail: hukumhaq@gmail.com

Markas Penghuni Eks Eigendom V.1304 Surabaya


PERKUMPULAN WARGA

EKS EIGENDOM VERPONDING 1304 SURABAYA
Akte Notaris, Nomor 07 Tgl. 22 September 2006
SK Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor C-5.HT.01.03 TH 2007 Tgl. 2 Maret 2007


Sekretariat :
Jl. Bratang Gede III No. 56 Surabaya 60245

Telp. 0816.1523.4537

Ketua : BUDI HARIYANTO





day

Tanah "Surat Hijau" Surabaya


Di Surabaya
masih ada lahan / kavling tanah bekas partikelir Eks Eigendom Verponding 1304 yang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir, menjadi Tanah Negara. Hal itu disampaikan kembali oleh Budi Hariyanto, Ketua Perkumpulan Warga Eks Eigendom Verponding 1304 Surabaya, dalam edarannya tertanggal 6 April 2009.

Beberapa lokasi hunian seperti di Kelurahan Jagir dan kelurahan Ngagel Rejo di wilayah Kecamatan Wonokromo dan Kelurahan Gubeng Airlangga wilayah Kecamatan Gubeng terdapat kavling-kavling yang diduga termasuk tanah dengan hak hunian berdasar "Surat Hijau". Tanah -tanah milik Negara itu tidak termasuk aset daerah Pemerintah Kota Surabaya.
day